Kamis, 01 Oktober 2009

Gerakan 30 September 1965

Pendahuluan
Sepanjang sejarah Indonesia modern, tercatat telah terjadi dua kali percobaan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta tersebut terjadi pada tahun 1948 di Madiun dan tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah. Kudeta tersebut belum termasuk kudeta pada tahun 1926 dan tahun 1927 di Banten dan Sumatera Barat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang disebut dengan kudeta. Kata kudeta berasal dari bahasa Prancis Coup d’ Etat yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil alih suatu pemerintahan yang sah.

Ada dua jenis kudeta yang dapat dilakukan. Pertama, kudeta yang tidak menggunakan kekuatan fisik (senjata). Contoh dari kudeta jenis ini adalah kudeta damai di Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Kudeta ini kemudian dikenal sebagai Revolusi Iran 1979. Kudeta ini lebih bersifat sebagai gerakan yang mengusung moral dan etika. Kedua, kudeta yang menggunakan kekuatan fisik (senjata). Contoh nyata dari kudeta ini adalah kudeta yang dilakukan oleh Fidel Castro saat mengambil alih Kuba dari tangan Jenderal Batista.

Dalam artikel ini, penulis akan mempersempit wilayah pembahasan mengenai kudeta ini dengan hanya membahas kudeta yang terjadi pada tahun 1965. Kudeta ini sendiri dapat dimasukkan ke dalam jenis kudeta kedua yang menggunakan senjata. Kudeta pada tahun 1965 ini merupakan salah satu kudeta termisterius di dunia karena sampai sekarang belum jelas siapakah yang menjadi otak utama peristiwa yang menewaskan enam perwira senior Angkatan Darat dan satu ajudan Menteri Pertahanan tersebut.

Dalam beberapa literatur, PKI (Partai Komunis Indonesia) dikatakan sebagai pelaku utama kudeta berdarah yang kemudian dikenal dengan sebutan G-30-S / PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), ataupun Gestok (Gerakan Satu Oktober). Hal tersebut diperkuat oleh statement Orde Baru (Orba) yang menyatakan PKI sebagai biang keladi dari Gestapu. Belum lagi dengan diputarnya film mengenai Gestapu itu sendiri pada setiap tanggal 30 September ketika Orba berkuasa.

Tetapi, di belahan bumi yang lain, beberapa Indonesianis bergabung untuk mempelajari peristiwa Gestapu secara mendalam –tentunya dalam hal ini independensi mereka dapat dipercayai mengingat latar belakang mereka yang merupakan akademisi dan terlepas dari kepentingan politik.[1] Salah satu lembaga tersebut adalah Cornell Indonesia Modern Project yang merupakan lembaga penelitian yang dibentuk oleh Universitas Cornell, Ithaca, New York, AS.[2] Lembaga ini secara umum mencoba untuk meneliti dan mempelajari secara mendalam sejarah dan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, termasuk peristiwa Gestapu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Gestapu ini mempunyai banyak versi. Oleh karena itu, dalam memahami peristiwa ini kita wajib untuk berpikir kritis, tidak terjebak oleh satu versi tanpa mempertimbangkan versi yang lain. Penulis juga berharap bahwa artikel ini tidak ditelan mentah-mentah, tetapi dikritisi kembali apakah telah sesuai dengan logika pengetahuan dan pemahaman rekan-rekan mengenai Gestapu itu sendiri. Lebih lanjut penulis mengharapkan adanya follow up dengan mengadakan suatu diskursus mengenai sejarah ini.

Nuansa Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Dalam memahami Gestapu, kita tidak bisa melarikan diri dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada masa demokrasi terpimpin (Orde Lama). Bagi penulis peristiwa penting tersebut dapat dibagi ke dalam dua jenis peristiwa, internal dan eksternal. Dalam peristiwa yang bersifat internal, penulis melihat ada tiga peristiwa utama yang nantinya akan memicu Gestapu. Pertama, peristiwa pertentangan antara PKI dengan Angkatan Bersenjata (Angkatan Darat). Kedua, pertentangan antara Bung Karno dengan AD. Ketiga, pertentangan ditubuh AD itu sendiri.

Sedangkan peristiwa eksternal yang mempengaruhi terjadinya Gestapu adalah dengan adanya perang dingin antara dua kekuatan besar dunia yang membawa ideologinya masing-masing dan berusaha menyebarkannya ke seluruh negara yang ada di dunia. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang mengusung paham demokrasi liberalisme dan Uni Soviet yang mengusung paham komunis. Sebelum peristiwa-peristiwa tersebut penulis coba uraikan, alangkah baiknya apabila kita membahas terlebih dahulu atas apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin pada hakekatnya adalah suatu sistem demokrasi yang berada di bawah kendali penguasa (terpusat). Demokrasi terpimpin mulai diberlakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut berisi tiga keputusan, yaitu: pertama, membubarkan dewan konstituante karena dianggap gagal menyusun UUD baru. Kedua, memberlakukan kembali UUD 1945. Ketiga, membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pada masa tersebut, penulis melihat bahwa sesungguhnya hanya ada tiga unsur yang benar-benar kuat, yaitu: AD, PKI, dan Bung Karno. Hal ini dimungkinkan akibat melemahnya beberapa partai seperti: Masyumi, PSI, dan PNI. Masyumi dan PSI sendiri pada akhirnya dibubarkan pemerintah karena beberapa pempinannya dituduh terlibat dalam aksi pemberontakan.

Ketiga unsur itulah yang kemudian menentukan jalannya pemerintahan dan masa depan republik pada masa itu. Akan tetapi, dalam perjalanannya, demokrasi terpimpin menemui beberapa hambatan, diantaranya adalah perpecahan yang meliputi ketiga unsur tersebut. Perpecahan ini pada tahap selanjutnya akan menciptakan situasi politik yang tidak kondusif.

Penulis sendiri berpendapat bahwa kondisi yang terjadi ketika itu adalah sebuah usaha -dari PKI dan AD- untuk merebut hati Soekarno. Dalam hal ini Soekarno cenderung untuk menjadi penengah, sebelum akhirnya terlibat pertentangan dengan AD. Soekarno sendiri sebenarnya melihat potensi yang cukup besar di tubuh AD

Fakta Atas Kematian Para Jenderal
Hanya berselang sekitar beberapa hari pasca Gestapu -tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1965- suratkabar-suratkabar di Indonesia mulai membicarakan perihal kematian para Jenderal yang mengerikan serta tidak berperikemanusiaan. Berita Yudha, salah satu koran Angkatan Darat, memberitakan bahwa mayat para Jenderal tersebut penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. Berita ini diperkuat dengan ditampilkannya foto mayat para jenderal yang sudah membusuk.[3]

Pada tanggal 7 Oktober 1965, Angkatan Bersenjata menambahkan bahwa mata Jenderal A. Yani telah dicongkel.[4] Dua hari berikutnya, Berita Yudha memberitakan bahwa muka dan kepala Jenderal Soeprapto telah dihancurkan oleh “Penteror-penteror biadab”. Pada tanggal 11 Oktober 1965, giliran kematian Letnan Tendean yang dibeberkan ke publik dimana ia diberitakan menjadi bulan-bulanan anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Berita tersebut belum ditambah dengan cerita Nyonya Djamilah (pimpinan Gerwani dari Pacitan) pada tanggal 6 0ktober 1965. Nyonya Djamilah menceritakan bahwa ia beserta kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih seratus orang telah menerima pisau-pisau kecil dan silet dari para anggota Gestapu. Kemudian atas perintah anggota-anggota Gestapu tersebut, mereka mulai menusuk, menyayat, dan memotong kemaluan para jenderal yang ditangkap (termasuk Tendean).

Cerita-cerita seperti di atas menghiasi pemberitaan di suratkabar-suratkabar selama periode Oktober, November, dan Desember. Dari beragam cerita tersebut, kita dapat mengambil dua poin penting yang berhembus di dalam masyarakat. Pertama, bahwa jenderal-jenderal senior tersebut dibunuh dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Kedua, pelaku dari penyiksaan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal tersebut diidentifikasi sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan dengan komunis (PKI).

Tetapi pada awal tahun 1970-an, atas desakan dari George McT. Kahin, Benedict Anderson, dan beberapa pihak lainnya, CSIS (Central for Strategic and International Studies) memberikan suatu berkas panjang tentang Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang pernah diadakan pemerintah Indonesia. Pada sekitar halaman 700 atau 800 mereka menemukan suatu laporan otopsi resmi -karena ditandatangani oleh para dokter ahli- dari yang merupakan gabungan antara dua dokter tentara (salah satunya Brigjen Roebono Kertopati), dan tiga orang dokter ahli forensik Universitas Indonesia (salah satunya dokter senior Sutomo Tjokronegoro).

Bagian atas setiap visum et repertum (otopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut mulai bekerja pada tanggal 4 Oktober 1965 sekitar pukul 16.30 –hal ini disebabkan karena sulitnya mengangkat mayat para korban tersebut yang dibuang ke dalam sebuah sumur tua setinggi 10 meter atau kurang lebih setinggi bangunan tingkat tiga- dan baru selesai delapan jam kemudian pada tanggal 5 Oktober 1965 dini hari, yaitu sekitar pukul 00.30. Otopsi itu sendiri dilakukan atas perintah Mayjen Soeharto, fakta ini dapat dilihat pada salah satu laporan dari tim dokter tersebut.[5]

Yang cukup mencengangkan dari hasil otopsi tersebut adalah fakta bahwa para Jenderal tersebut tidak mengalami suatu penganiyayaan yang cukup berarti. Otopsi itu sendiri terbagi ke dalam dua golongan.

Golongan pertama, golongan ini terdiri atas mereka yang dibunuh di kediaman masing-masing. Jenderal A. Yani, Jenderal D.I. Pandjaitan, dan Jenderal M.T. Haryono adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan pertama. Dalam berita yang menulis tentang kematian mereka, diceritakan bahwa Jenderal-jenderal itu dibunuh dengan cara ditembak secara brutal dan seketika oleh Resimen Kawal Cakrabirawa di bawah pimpinan Lettu Doel Arief.

Gambaran seperti yang diberitakan di atas tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil otopsi. Berikut hasil otopsi atas mayat Jenderal-jenderal tersebut:

Jenderal A. Yani, Menurut hasil tim ahli forensik, dinyatakan bahwa terdapat sepuluh luka tembakan tembuk masuk dan tiga tembakan tembus.

Jenderal D.I. Pandjaitan, Dituturkan bahwa terdapat tiga luka tembakan pada kepala, serta luka robek kecil pada tangan.

Jenderal M.T. Haryono, Pada tubuh Jenderal Haryono ditemukan suatu kejanggalan karena pada luka-luka yang dialaminya bukan akibat dari suatu tembakan, melainkan akibat torehan panjang dan dalam pada perut yang mungkin disebabkan oleh bayonet. Selain itu, terdapat pula luka di bagian punggung yang tidak mematikan dan pada tangan dan pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh barang tumpul.

Golongan kedua, golongan ini terdiri atas mereka yang dibunuh di lubang buaya. Para korban tersebut adalah Jenderal S. Parman, Jenderal Soeprapto, Jenderal Sutojo, dan Letnan Tendean. Dari berita-berita yang beredar di masyarakat diceritakan bahwa sebelum dibunuh, mereka terlebih dahulu disiksa dengan cara yang tidak berperikemanusiaan, seperti: pencongkelan bola mata ataupun pemotongan terhadap alat kelamin.

Berita-berita di atas tidak terbukti benar apabila kita merujuk pada hasil otopsi tim ahli forensik. Berikut hasil otopsi yang mereka lakukan atas korban-korban tersebut:

Jenderal S. Parman, Hasil otopsi memberitahukan bahwa sesungguhnya Jenderal S. Parman menerima lima tembakan, termasuk dua tembakan mematikan pada kepala. Di samping itu, terdapat pula luka robek; dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah. Semua luka tersebut diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul dan keras seperti popor bedil atau dinding dan lantai sumur.

Jenderal Soeprapto, Dari hasil otopsi diketahui bahwa Jenderal Soeprapto meninggal akibat sebelas luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka lainnya adalah berupa enam luka robek dan patah tulang sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka; satu disebabkan oleh benda tumpul yang keras pada betis kanan; luka-luka dan patah tulang pada pinggul dan pada paha kanan atas yang juga diakibatkan oleh benda tumpul keras; dan tiga sayatan yang mungkin diakibatkan oleh bayonet apabila dilihat dari kedalaman luka.

Jenderal Sotojo, Tim ahli forensik menerangkan bahwa terdapat tiga luka tembak, termasuk satu yang fatal pada bagian kepala. Sedang pada tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras.

Letnan Tendean, Letnan muda ini meninggal akibat empat luka tembak. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri; dan tiga luka akibat trauma pejal pada kepala.[6]

Dari keterangan otopsi di atas kita dapat menemukan keganjilan mengenai keterangan meninggalnya para jenderal yang diberitakan oleh suratkabar-suratkabar. Ini dikarenakan tidak ditemukannya luka-luka yang diakibatkan oleh penyiksaan seperti apa yang diberitakan oleh berbagai surat kabar tersebut. Tentu fakta ini cukup mengherankan.

Memang, kita dapat mengerti pada pemberitaan pertama tanggal 5 Oktober 1965 yang bisa dianggap sebagai kesalahan karena suratkabar-suratkabar tersebut diburu oleh deadline, ingat, hasil otopsi baru selesai pada pukul 00.30 dini hari tanggal 5 Oktober 1965 yang kemungkinan besar telah melewati batas deadline tersebut. Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa pada pemberitaan selanjutnya tidak ada klarifikasi, melainkan justru semakin melebih-lebihkan pemberitaan sebelumnya. Bahkan acara pemakaman para pahlawan revolusi tersebut diblow-up oleh media massa, begitu pula dengan proses pemakaman putri bungsu Jenderal A.H. Nasution yang dibuat sedramatis mungkin.

Dari fakta yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil pemberitaan-pemberitaan tersebut adalah sebuah rekayasa. Penulis meyakini bahwa sesungguhnya pimpinan tentara (khususnya Jenderal Soeharto) tahu akan tidak adanya siksaan, seperti yang diberitakan, pada tubuh perwira-perwira tersebut. Tetapi, fakta tersebut tetap disimpan sebagai salah satu strategi untuk menimbulkan ketegangan yang luar biasa pada masyarakat. Strategi ini jelas semakin menyudutkan PKI.

Lalu pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang membunuh para jenderal tersebut? Pertanyaan ini dapat dikedepankan mengingat fakta sesungguhnya akan kematian para jenderal di atas yang membuat penulis berasumsi bahwa kemungkinan besar PKI hanya dijadikan tumbal dalam peristiwa Gestapu ini.

Benedict Anderson mengatakan bahwa pembunuhan terhadap tiga Jenderal yaitu: A. Yani, D.I. Pandjaitan, dan M.T. Haryono dilakukan oleh kesatuan dari cakrabirawa yang dipimpin oleh Lettu Doel Arief yang hingga kini tidak jelas bagaimana nasibnya. Sedangkan yang membunuh sisanya di lubang buaya, masih menurut Ben, mungkin tidak hanya dilakukan oleh cakrabirawa, melainkan juga oleh beberapa perwira AURI mengingat lokasi yang berdekatan dengan Bandar udara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai oleh AURI.[7]

Dari pendapat Ben di atas, jelas bahwa pembunuh para jenderal tadi adalah tentara bukan PKI yang selama ini dituduhkan, tetapi masih ada kemungkinan bahwa ada unsur-unsur PKI yang menunggangi tentara-tentara tersebut.[8] Kemungkinan besar pembunuhan yang dilakukan oleh tentara ini adalah akibat perpecahan yang ada di dalam tubuh AD itu sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, apabila masyarakat mengetahui bahwa yang membunuh para Jenderal tersebut adalah tentara sendiri tentu akan menjadi skandal besar yang mau tidak mau akan membuat nama AD tercoreng.

Kemudian mengenai keberadaan Pemuda rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di lubang buaya pada waktu terjadi pembunuhan tersebut adalah dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.[9] Untuk memperkuat pertahanan atas ancaman serangan dari Malaysia yang dibantu oleh Inggris, maka pemerintah membuat suatu program sukarela dari sipil (rakyat) yang nantinya akan dikirim ke perbatasan ataupun untuk membantu mempertahankan negara dari serangan udara Inggris sebagai pembalasan atas aksi dari pihak Indonesia.[10] Pemerintah, secara khusus, meminta setiap parpol dan ormas untuk mengirimkan anggotanya –khususnya yang muda- untuk mengikuti program ini. Diantara parpol dan ormas yang mengirimkan anggotanya adalah PKI, PNI, dan NU.

Jadi, keberadaan Gerwani maupun Pemuda Rakyat di Lubang Buaya pada saat itu bukan karena untuk membunuh para jenderal tersebut, melainkan untuk menerima pelatihan seperti yang telah penulis terangkan di atas. Lalu mengapa hanya ada Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya? Ada dua kemungkinan dalam menjawab pertanyaan ini. Kemungkinan pertama adalah bahwa anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani telah sengaja ditempatkan di Lubang Buaya, yang memang dekat dengan Halim Perdana Kusuma, untuk dijebak sehingga muncul kesan kalau PKI memang dalang dari Gestapu. Dan untuk memperkuat kesan tersebut, maka pemuda-pemuda dari ormas ataupun parpol sisanya ditempatkan pada pangkalan yang lain. Kemungkinan kedua, penempatan Pemuda rakyat maupun Gerwani di Lubang Buaya bukan atas dasar jebakan, melainkan atas dasar kedekatan KSAU Omar Dhani dengan PKI. Sehingga agar mudah diawasi, para pemuda tersebut (Pemuda Rakyat dan Gerwani) kemudian ditempatkan di Lubang Buaya. Walaupun tidak jelas memang apakah pemuda-pemuda dari ormas maupun parpol lain ditempatkan juga di Lubang Buaya, tetapi yang jelas pemuda tersebut ada pangkalan lain.

Sedangkan mengenai keberadaan Aidit di Halim pada malam tersebut masih merupakan suatu misteri karena dari beberapa literatur yang penulis baca, termasuk artikel dari Benedict Anderson, Aidit selama di Halim tidak melakukan suatu apapun. Dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa keberadaan dia di sana untuk bertemu pimpinan Gestapu. Mengetahui kenyataan ini, sepertinya Aidit dijebak oleh kelompok Gestapu tersebut untuk memperkuat kesan bahwa ia turut terlibat dalam Gestapu. Kemungkinan lainnya adalah Aidit sengaja dibawa ke Halim untuk mendapat perlindungan dari AURI karena siapa tahu ia akan diculik oleh orang-orang Gestapu. Aidit sendiri baru meninggalkan Halim setelah mendapat semacam pesan dari Bung Karno untuk menenangkan situasi PKI di Jawa Tengah.

Pembunuhan Massal
Walaupun Gestapu berhasil dipadamkan dalam tempo yang relatif singkat, ketegangan yang ada di masyarakat belum sepenuhnya mereda mengingat berita-berita di surat kabar yang membuat situasi semakin panas dan mencekam. Di pihak anti-PKI, ketegangan akan ketakutan bahwa PKI akan melakukan kudeta besar-besaran menghinggapi perasaan mereka. Sedangkan di pihak PKI, para pimpinan di Jakarta tidak henti-hentinya mengingatkan para pimpinan cabang maupun ranting agar anggotanya tidak termakan provokasi dan melakukan tindakan yang dapat menyulut perang saudara. Selain itu, ketakutan akan terulangnya peristiwa Madiun 1948 masih membayangi mereka.

Selama tiga minggu pertama (antara tanggal 1 Oktober sampai sekitar tanggal 21 Oktober) situasi boleh dikatakan masih aman terkendali, walaupun ketegangan dalam masyarakat sangat terasa.[11] Tetapi, sejak datangnya RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) -sekarang Kopassus- di Semarang pada tanggal 19 Oktober situasi semakin panas yang akhirnya berakhir dengan bentrokan antara pasukan RPKAD dan orang-orang PKI di Boyolali pada tanggal 21 Oktober.

Sejak peristiwa Boyolali pecah, maka tragedi pun dimulai. Suatu tragedi dimana beberapa anak bangsa berani untuk membunuh sesamanya. Dan tragedi inilah yang kembali membuat sejarah Indonesia menjadi kelam. Entah apa yang ada dibenak mereka ketika melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi, penulis disini mencatat ada beberapa alasan yang dapat dikedepankan.

Pertama, isu perbedaan ideologis antara PKI dengan ormas-ormas ataupun masyarakat secara individu yang berlandaskan agama. Ada semacam pandangan di dalam masyarakat bahwa aliran komunis adalah suatu aliran yang berlandaskan pada atheisme, apalagi dengan statemen Karl marx (peletak dasar komunisme) bahwa agama itu adalah candu yang akan menghambat sebuah revolusi sosial. Sehingga, dengan semua pemberitaan di media massa dimana PKI dituduh melakukan kudeta pada malam 30 September, timbullah interpretasi di dalam masyarakat bahwa PKI ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme karena di dalam Pancasila itu sendiri terdapat sila yang mengakui keberadaan Tuhan YME yang tentunya bertentangan dengan paham Komunis. Pemahaman sempit masyarakat yang hanya melihat platform PKI secara umum inilah yang penulis sesalkan karena sesungguhnya di dalam tubuh PKI itu sendiri -secara individu- banyak anggotanya yang beragama –bukan sekedar abangan atau sesuai KTP- bahkan ada literatur yang menyatakan bahwa ada sejumlah kyai yang berpihak pada PKI. Selain itu, dalam sebuah program acara di salah satu tv swasta di Indonesia, diceritakan bahwa ada beberapa mantan tapol (tahanan politik) PKI yang dibuang ke Pulau Buru yang justru mengembangkan agama di pulau yang dianggap sebagai “Boven Digul-nya” Orde Baru.

Kedua, isu landreform yang bergulir sejak tahun 1960-an. Isu ini ditentang oleh para pemilik tanah yang tentunya sangat anti-PKI karena dianggap akan merampas tanah-tanah mereka. Landreform di Indonesia sebenarnya telah dijadikan UU, misalnya pemberlakuan UU Pokok Agraria (UUPA) dan UU Pokok Bagi Hasil (UUPBH) sejak tahun 1960, tetapi tidak dijalankan sampai tahun 1964. Karena terhambatnya pelaksanaan UU tersebut itulah yang membuat PKI, sebagai partai yang mendukung landreform, melakukan aksi sepihak.[12] Dampak dari aksi sepihak ini adalah dengan adanya mobilisasi massa NU dan PNI untuk melakukan perlawanan terhadap aksi sepihak tersebut. Bentrokan pun seringkali tidak dapat dihindari. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno melahirkan Deklarasi Bogor, 12 Desember 1964.

Ketiga, ekonomi rakyat yang sangat buruk. Pada dasarnya rakyat menginginkan adanya suatu perubahan, khususnya pada bidang ekonomi.[13] Kemiskinan menjadi salah satu faktor pendukung upaya percepatan dari perubahan itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya rakyat akan mudah mengikuti arus. Terkadang, sesuai dengan sifat egois manusia, apapun akan dilakukan oleh manusia itu sendiri demi adanya perubahan yang menguntungkan dirinya –dalam kasus ini adalah perbaikan kesejahteraan- termasuk membunuh sesama manusia.

Keempat, efek dari ketegangan itu sendiri. Pada masa itu, dengan berbagai macam isu yang berkembang, terutama isu yang menyatakan bahwa PKI akan melakukan kudeta besar-besaran, secara tidak langsung telah menciptakan ketegangan yang luar biasa. Sehingga masyarakat ketika itu hanya dihadapkan pada dua pilihan: membunuh atau dibunuh.

Keempat alasan yang cukup sensitif inilah yang digunakan tentara (RPKAD) untuk memobilisi massa dalam upaya membantu tentara dalam pembunuhan massal tersebut. Ratusan pemuda agamis (Islam, Katolik, Protestan, dan sebagainya) dan pemuda nasionalis diarahkan untuk turut “berpartisipasi” dalam pembunuhan tersebut.[14] Sehingga pada akhirnya akan membuat kesan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah suatu krisis sosial yang cukup besar.

Pada tahun 1996, beberapa media massa ternama di dunia melaporkan bahwa orang-orang PKI yang dibunuh pada pertengahan dasawarsa 1960-an mencapai lebih dari setengah juta jiwa,[15] bahkan ada yang menyebut nominalnya sampai menyentuh angka satu juta jiwa. Laporan ini yang kemudian menjadikan pembunuhan massal tersebut menjadi salah satu pembunuhan terbesar di dunia.[16]

Yang cukup menarik dari fakta akan adanya pembunuhan massal tersebut adalah dengan tidak meratanya pembunuhan massal tersebut, ini berarti bahwa hanya di daerah tertentu saja yang terjadi pembunuhan massal. Sebagai contoh, pembunuhan massal yang menelan korban banyak hanya terjadi di daerah seperti: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tetapi, di daerah Jawa Barat pembunuhan yang terjadi sangat minimal, mungkin hanya di daerah Cirebon dan Indramayu.

Salah satu indikasi tidak meratanya pembunuhan massal ini adalah sikap dari pimpinan militer suatu daerah. Di Jawa Barat, kepemimpinan Pangdam Siliwangi Ibrahim Adjie sangatlah berpengaruh.[17] Kewibawaannya membuat para bawahan menaruh hormat dan patuh pada setiap keputusan yang diambil. Tetapi, di daerah lain, pimpinan setempat bisa saja merupakan orang yang anti-PKI, mengikuti perintah atasan ataupun terbawa pengaruh atas situasi yang sedang berlangsung.[18]

Orang-orang PKI pun tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak mempunyai senjata. Belum lagi dengan dikerahkannya masyarakat anti-PKI yang membuat terbatasnya ruang gerak bagi orang-orang PKI. Dapat melarikan diri dari kejaran tentara saja sudah merupakan tindakan yang tergolong hebat, jika tidak ingin dikatakan ajaib. Dan bagi mereka yang beruntung, terhindar dari pembunuhan, Pulau Buru menjadi tempat pemberhentian mereka selanjutnya.[19]

Peran CIA
Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, jika kita berbicara mengenai konstelasi politik pada masa demokrasi terpimpin maka kita dapat menafikan konstelasi politik global yang sedang berlangsung pada saat itu, yakni benturan dua ideologi yang kemudian mengkristal menjadi apa yang kita kenal dengan Perang Dingin.


Sejak demokrasi terpimpin digulirkan pada tahun 1959, terlihat dengan jelas bahwa Presiden Soekarno ingin mengarahkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ke arah blok timur (komunisme). Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Selain itu, untuk memperkuat pengaruh komunisme di dunia internasional, maka negara-negara yang condong ke arah blok timur sepakat menyebut diri mereka Nefo (New Emerging Forces) dan menyebut negara-negara yang tergabung dalam blok barat sebagai Oldefo (Old Established Forces).

Perubahan sikap Soekarno ini tentunya sangat dikhawatirkan oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Mengapa demikian? Penulis melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi apabila dilihat dari sudut wilayah yang berada diantara dua benua dan dua samudera. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sehingga akan menjadi kerugian besar bagi negara-negara barat apabila Indonesia jatuh ke dalam komunisme.

Oleh karena itu, Amerika Serikat (CIA) mempersiapkan beberapa rencana untuk menggulingkan Soekarno.[20] Sejak tahun 1953, AS mulai menampakkan kepentingannya dalam usaha menimbulkan krisis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan perkataan J.F Dulles kepada Duta Besar baru AS untuk Indonesia yaitu Eugh S. Cumming Jr, “Janganlah mengikatkan diri anda pada suatu kebijaksanaan yang bersifat melestarikan persatuan Indonesia….Pelestarian unifikasi (persatuan) dari suatu negara dapat menimbulkan bahaya dan saya (J.F. Dulles) menunjuk kepada Cina….”[21]


Menjelang tahun 1953, National Security Council (NSC) AS menyerukan adanya tindakan yang tepat dengan negara-negara sahabat lainnya untuk mencegah kontrol komunisme di Indonesia. Salah satu cara untuk mencegah control tersebut adalah dengan mengadakan suatu program latihan militer.[22] Lebih daripada itu, dengan adanya program tersebut maka secara tidak langsung AS telah meningkatkan pengaruh di Indonesia, khususnya AD.

Selain melalui program latihan militer, AS juga meningkatkan peran dalam kancah perpolitikan Indonesia dengan memberikan dana yang cukup besar untuk dua partai berhaluan kanan yaitu: Masyumi dan PSI.[23] Adahal yang cukup menarik mengenai masalah ini yaitu mengenai Kepala Biro khusus PKI ketika terjadinya kudeta yaitu Kamaruzzaman “Syam” yang ternyata mantan orang PSI.[24] Selain itu, komandan pasukan RPKAD yaitu Sarwo Edhie Wibowo juga diduga merupakan salah satu perwira yang condong ke PSI.

Di tahun 1957-1958 CIA diduga kuat sebagai penyalur perlengkapan senjata bagi para pemberontak PRRI/Permesta. Seorang veteran CIA menuturkan bahwa motif CIA dalam mendukung pemberontakkan tersebut adalah untuk menekan Soekarno, sebagaimana dikutip dari anggota CIA Frank Wisner dan lebih khusus untuk membuat Soekarno merasa ketergantungan dengan AD di bawah Nasution yang akan berperan menjadi pembelanya (Soekarno) dari subversi yang dilakukan oleh CIA.[25]


Pada bulan agustus 1958, setelah kegagalan pemberontakan yang disponsori CIA, pemerintah AS mulai menjalankan suatu program bantuan militer kepada Indonesia (AD) yang ditaksir hingga mencapai $20 juta setahun.[26] Beberapa bulan kemudian, Joint Chief of Staff (JCS), gabungan kepala-kepala staf AS, mengeluarkan sebuah memo kepada Menteri Pertahanan tertanggal 22 Desember 1958 yang memperjelas bantuan kepada AD.[27] Isi dari memo tersebut adalah suatu perkiraan bahwa: AD Indonesia adalah satu-satunya kekuatan non-komunis di Indonesia yang mampu menghalangi PKI dalam usahanya menguasai negeri dan jika sekedar diberi rangsangan dalam bentuk bantuan AS, maka KSAD Indonesia, Nasution, akan melaksanakan ‘rencananya’ untuk mengontrol kaum komunis…..(kita membutuhkan) untuk memelihara momentum ini dengan tindakan yang lebih lanjut yang dimaksudkan yaitu meyakinkan Nasution dan politisi Indonesia yang anti komunis bahwa AS bisa menjadi andalan dalam memberikan dukungan terus-menerus kepada Indonesia yang anti komunis sebagai imbalan terhadap langkah-langkah lebih lanjut untuk mengekang PKI.[28]

Ketika PKI mulai muncul sebagai kekuatan besar, terlebih dengan meningkatnya jumlah suara yang mereka peroleh pada Pemilu daerah tahun 1957, sekelompok kecil pemikir AS yang didanai CIA mulai melakukan kontak dengan AD agar merebut kekuasaan dan menghancurkan PKI.[29] Salah satu dari pemikir tersebut adalah Guy Puker.[30]

Sesudah tahun 1958, sahabat karib Puker, yaitu Jenderal Suwarto mendirikan Seskoad di Bandung. Bersama Jenderal Nasution, Jenderal Suwarto kemudian mengembangkan suatu doktrin strategis perang wilayah (SOB). Selain melatih para perwira dengan pendidikan militer, Seskoad juga melatih para perwira dengan kemampuan di bidang ekonomi dan administrasi.

Di samping memberikan bantuan berupa materi kepada AD, AS juga memberikan suatu program pendidikan militer dimana sekitar 2800 perwira dilatih di AS pada kurun waktu akhir 1950-an hingga sebelum peristiwa Gestapu.[31] AS juga telah diketahui membantu program civic mission dan operasi karya AD.

Pada awal dasawarsa tahun 1960, AS sangat berharap bahwa Jenderal Nasution bisa menjadi pemimpin dalam upaya menggalang tentara-tentara AD untuk merebut kekuasaan dan menghancurkan PKI, tetapi ternyata Jenderal Nasution, walaupun sering berbeda pendapat dengan Soekarno, tetap menyatakan kesetiaannya terhadap Soekarno. Penolakan ini dipertegas kembali oleh Jenderal Nasution pada bulan Maret 1964 ketika Howard Jones, dubes AS untuk Indonesia, menemuinya untuk menjajaki kemungkinan pengambil-alihan kekuasaan olehnya.[32] Nasution enggan untuk menerima tawaran tersebut karena beberapa faktor. Pertama, Nasution menyadari bahwa dirinya berasal dari Batak sehingga apabila ia mencoba untuk naik maka akan banyak perwira yang berasal dari Jawa yang akan menentangnya.

Kedua, Nasution itu orang yang tahu situasi. Ia menyadari bahwa di dalam tubuh ABRI sendiri masih banyak perwira-perwira yang setia pada Soekarno, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiga, pada saat itu ada ketegangan antara AD dengan AL, AU, dan Kepolisian, walaupun ketegangan itu sendiri telah ada jauh sebelum demokrasi terpimpin yang didasari oleh kecemburuan tiga angkatan yang lain terhadap AD yang selalu mendapat anggaran paling besar dan memimpin ABRI.[33]

Penolakan Nasution inilah yang kemudian memaksa AS untuk mencari orang lain yang diharapkan mau mewujudkan ambisi AS dalam upayanya untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Dan orang lain tersebut adalah Soeharto yang masuk Seskoad pada bulan Oktober tahun 1959. Menjelang Agustus 1964, Soeharto mulai melakukan kontak politik dengan Malaysia yang kemudian dilanjutkan dengan AS, Inggris, dan Jepang. Kendatipun pada awalnya kontak tersebut didasari oleh konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, namun Sundhaussen melihat bahwa sesungguhnya pertemuan itu diakibatkan oleh kekhawatiran Soeharto terhadap kemajuan PKI yang diperkuat oleh laporan intel Kostrad (intel OPSUS yang diketuai Ali Moertopo) pada pertengahan 1964.[34]

Dengan adanya alternatif fakta yang telah diuraikan di atas, semoga kita dapat memahami sejarah kelam bangsa ini dengan sikap bijaksana. Penulis bukan berarti ingin membela pihak-pihak tertentu, namun hanya ingin sekedar berbagi cerita agar kita dapat menentukan sikap yang lebih obyektif mengenai peristiwa ini. Inti dari tulisan ini pada akhirnya adalah sebagai peringatan bagi kita generasi muda agar dapat menghindari peristiwa semacam ini di masa depan. Wallahu'alam bishawab.

***

[1] Beberapa indonesianis tersebut adalah: George McT. Kahin, Audrey Kahin, Benedict Anderson, Ruth McVey, dan Daniel S. Lev.
[2] George McT. Kahin adalah pendiri sekaligus direktur pertama Cornell Modern Indonesia Project. Proyek ini juga telah mempublikasikan beberapa puluh buku dan artikel.
[3] Benedict Anderson dalam artikel tentang matinya para Jenderal yang dibukukan dengan judul Gestapu, Matinya Para Jenderal, dan Peran CIA (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 42.
[4] Ibid., h. 43.
[5] Laporan itu sendiri terdiri atas enam poin: pernyataan perintah dari Mayjen Soeharto terhadap lima dokter tersebut; identifikasi atas mayat; deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan; uraian rici tentang luka-luka; kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian; pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu, bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuhnya dan sebagaimana mestinya.
[6] Mengenai fakta ini, untuk lengkapnya dapat dibaca di dalam artikel Benedict Anderson tentang matinya para Jenderal yang dibukukan dengan judul Gestapu, Matinya Para Jenderal, dan Peran CIA (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 48-52.
[7] Pendapat ini dapat dibaca lebih lengkap pada buku Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah (khususnya pada bagian Jangan Terjadi Lagi: Benedict Anderson tentang Pembunuhan Massal 1965) dengan editornya Baskara T. Wardaya (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 256-257
[8] Konon ada yang mengatakan bahwa Kepala biro khusus PKI yakni Kamaruzzaman (Syam) mempunyai pengaruh yang cukup besar di AD. Pernah juga ada isu yang mengatakan bahwa menurut Syam sudah ada kurang lebih 30% dari AD yang mendukung PKI.
[9] Pada masa itu, Indonesia sedang mengalami perseturuan dengan Malaysia. Malaysia dianggap pemerintah sebagai antek Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme), efek dari konfrontasi ini adalah dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB menyusul ditunjuknya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB.
[10] Program ini kemudian disebut sebagai “Angkatan Ke-V”. Sebenarnya AD menolak untuk melatih orang-orang sipil, terlebih dengan banyaknya sukarelawan yang merupakan anggota PKI. Bagaimana mungkin AD melatih orang-orang PKI memegang senjata di tengah-tengah pertentangan antara AD dengan PKI. Tetapi, program ini terus berjalan karena walaupun AD menolak, AL dan AU mau untuk melatih orang-orang sipil tersebut
[11] Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dipahami disini adalah kenyataan bahwa PKI bukanlah suatu organisasi yang bersifat bawah tanah, tetapi bersifat terbuka dan mempunyai massa yang tidak sedikit. Sehingga tidak mengherankan apabila ada beberapa pihak yang mempunyai saudara ataupun tetangga yang merupakan anggota PKI. Hal inilah yang penulis yakini sebagai salah satu alasan mengapapa pembunuhan massal itu tidak dapat dilakukan segera.
[12] Salah satu alasan yang menyebabkan terhambatnya UU tersebut dikarenakan keengganan para tuan tanah untuk menyerahkan tanah mereka karena situasi yang serba sulit. Tanah ketika itu merupakan sesuatu yang sangat penting.
[13] Pada sekitar tahun 1961-1962, inflasi di Indonesia melejit dengan pesat. Harga barang pun meningkat berlipat-lipat sehingga uang tidak lagi berarti. Kegelisahan akan masa depan menyelimuti perasaan rakyat karena tidak bisa membeli kebutuhan hidup.
[14] Orang-orang yang anti-PKI sebenarnya mendapatkan angin dengan kedatangan RPKAD sehingga merasa mempunyai dukungan dan bantuan yang terbukti dengan pemberian pelatihan singkat sampai pemberiaan aenjata. Sayangnya, timbul dugaan bahwa ada beberapa pihak yang menggunakan situasi ini untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini melenyapkan lawannya baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Keadaan tersebut sangat memungkinkan karena siapa saja yang dianggap atau dituduh PKI langsung diambil (ditangkap) dan kemudian di bunuh tanpa adanya pengadilan. Sehingga tanpa bukti yang kuat sekalipun seseorang dapat dituduh sebagai orang PKI.
[15] Pernyataan mengenai jumlah korban yang mencapai setengah juta tersebut berasal dari Adam Malik dan Soedomo.
[16] Diantara media massa tersebut adalah: New York Times (1 Agustus 1996), The Economist (3 Agustus 1996), dan Washington Post (20 Agustus 1996).
[17] Untuk masalah ini, Ibrahim Adjie secara tegas tidak ingin adanya pembunuhan di Jawa Barat karena bagaimanapun mereka juga orang biasa yang kebanyakan tidak mengetahui ataupun mengerti tentang situasi yang sedang terjadi. Sehingga Ibrahim Adjie hanya memerintahkan untuk menangkap orang-orang yang dicurigai, tetapi dengan catatan jangan sampai dibunuh.
[18] Peran RPKAD dalam menebar isu dan hasutan tidak dapat dikesampingkan. Ingat, pembunuhan dalam jumlah besar di suatu daerah baru terjadi setelah RPKAD memasuki daerah tersebut. Selain itu, pembunuhan dapat terjadi dengan mudah di Jawa Tengah dikarenakan hampir semua perwira tingginya merupakan perwira pro-Soeharto yang merupakan bekas Pangdam Diponegoro. Sedangkan di Jawa Timur, pimpinannya saat itu tergolong lemah. Bahkan di daerah Kediri, pembunuhan dapat berlangsung karena Danremnya (Komandan Daerah Resor Militer) masih mempunyai hubungan saudara dengan salah satu jenderal yang dibunuh di Jakarta.
[19] Pulau Buru, yang terletak di Laut Seram, merupakan sebuah pulau khusus yang disediakan pemerintah Orde Baru untuk mengasingkan musuh-musuh politik yang dianggap dapat mengancam eksistensi dari Orde Baru itu sendiri, khususnya orang-orang PKI. Untuk itulah, Pulau Buru sering disebut Boven Digul-nya Orde Baru.
[20] Selain CIA, dinas intelejen Inggris dan Jepang juga diduga ikut terlibat dalam konspirasi penggulingan Sokarno, walaupun dalam skala yang kecil.
[21] (Hosley: 1978), h. 437.
[22] Keputusan NSC No. 171/1 tanggal 20 November 1953.
[23] Ibid.
[24] Syam adalah seorang tokoh teras PKI yang ternyata pada awalnya merupakan kader PSI dan mempunyai hubungan dekat dengan Kolonel Soeharto yang kemudian memimpin penumpasan terhadap PKI.
[25] CIA, Smith, h. 203; bandingkan dengan Powers, h. 89.
[26] Dokumen yang telah dideklasifikasikan 82/2386; 81/367A.
[27] Dokumen tersebut dideklasifikasikan 82/2386.
[28] Dokumen 82/2386.
[29] Scott (1975), h. 227-232.
[30] Guy Pauker adalah seorang konsultan yang bekerja pada perusahaan RAND.
[31] Makalah seorang perwira AS, Bryan Evans III, dalam jurnal Indonesia no. 47, April 1989.
[32] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Audrey dan George Kahin, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia (New York: The New Press, 1995), hal. 225.
[33]Hasil wawancara dengan Daniel S. Lev, Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, (Editor) Baskara T. Wardaya (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 184-185.
[34] Crouch (1978), hal. 74; Nishihara (1976), h. 149; Weistein (1969), h. 54.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar